BAB I
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
A. Latar
Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Perjalanan panjang sejarah bangsa
indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian
dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan menimbulkan
kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan jalannya.
Semangat perjuangan bangsa yang
telah ditunjukkan pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh
keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk
berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan Bangsa
Indonesia. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga
kemasyarakatan internasional, Negara-negara maju yang ikut mengatur peraturan
politik, ekonomi, social budaya, serta pertahanan dan keamanan global.
Semangat perjuangan bangsa yang
merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa
dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam era globalisasi dan masa yang akan
datang kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi
masing-masing , perjuangan non fisik ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan
bagi setiap warga Negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon
cendikiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
B.
Kompetensi Yang Diharapkan
Masyarakat dan pemerintah suatu
Negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi
penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna
(berkaitan dengan kemampuan kognotif dan psikomotorik). Generasi penerus
melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan akan mampu mengantisipasi hari
depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika
budaya, bangsa, Negara, dan hubungan internasional serta memiliki wawasan
kesadaran bernagara untuk bela Negara dan memiliki pola piker, pola sikap dan
perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan pancasila. Semua
itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Tujuan utama pendidikan
kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap
serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa,
mahasiswa calon sarjana/ilmuan warga Negara Republik Indonesia yang sedang
mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
Pendidikan Kewarganegaraan yang
berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab
dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang :
1.
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai
filsafah bangsa.
2.
Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
3.
Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
4.
Bersifat professional yang dijiwai oleh kesadaran bela Negara.
5.
Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan
kemanusiaan, bangsa dan Negara.
C.
Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara
Di dalam Kamus Besar Indonesia Edisi
Kedua, Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat,
bahasa dan sejarah serta berpemerintah sendiri. Atau bisa diartikan sebagai
kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah
tertentu dimuka bumi.
Jadi Bangsa Indonesia adalah
sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya
sebagai satu bangsa serta berperoses di dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia.
Negara adalah suatu organisasi dari
sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah
tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintah yang mengurus tata tertib serta
keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
1.
Teori terbentuk Negara
a. Teori Hukum Alam (Plato dan Aristoteles)
b. Teori Ketuhanan
Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan,
termasuk kekerasan, termasuk adanya Negara.
c.
Teri Perjanjian (Thomas Hobbes)
Manusia menghadapi kondisi alam dan
timbullah kekerasan, manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya.
Manusia pun bersatu (membentuk Negara) untuk mengatasi tantangan dan
menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.
Di dalam prakteknya, terbentuk
Negara dapat pula disebabkan karena :
a.
Penaklukan
b.
Peleburan
c.
Pemisahan diri
d.
Penduduk atas Negara/wilayah yang belum ada pemerintahannya.
2.
Unsur Negara
a.
Konstitutif
Negara meliputi wilayah udara, darat, dan perairan
(unsure perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang
berdaulat
b.
Deklaratif
Negara mempunyai tujuan, undang-undang
dasar, pengakuan dari Negara lain baik secara de jure dan de facto dan ikut
dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB.
3.
Bentuk Negara
a.
Negara Kesatuan
-
Negara Kesatuan dengan system sentralisasi
- Negara
Kesatuan dengan system desentralisasi
b.
Negara Serikat, di dalam Negara ada Negara yaitu Negara bagian.
D.
Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah Negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan
menjadi anggota PBB. Dan mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan
Negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian
dunia.
1.
Proses Bangsa Yang Menegara
Proses bangsa yang menegara
memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa dimana sekelompok
manusia yang berada didalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Di Indonesia
proses menegara telah dimulai sejak proklamasi 17 agustus 1945, dan terjadinya
Negara Indonesia merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahapnya yang
berkesinambungan. Secara ringkas proses tersebut adalah sebagai berikut :
a.
Perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia.
b.
Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.
c.
Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu,berdaulat,
adil, dan makmur.
Bangsa Indonesia menerjemahkan
secara terperinci perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :
a.
Perjuangan Kemerdekaan.
b.
Proklamasi.
c.
Adanya pemerintahan, wilayah dan bangsa
d.
Pembangunan Negara Indonesia
e.
Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Proses bangsa yang menegara di
Indonesia diawali adanya pengakuan yang sama atas kebenaran hakiki
kesejahteraan. Kebenaran hakiki dan kesejahteraan yang dimaksud adalah :
a.
Kebenaran yang berasal dari Tahan pencipta alam semesta yakni ; Ke-Esa-an
Tuhan; manusia harus beradab; manusia harus bersatu; manusia harus memiliki
hubungan social dengan lainnya serta mempunyai nilai keadilan; kekuasaan di
dunia adalah kekuasaan manusia.
b.
Kesejahteraan, Sejarah adalah salah satu dasar yang tidak dapat ditinggalkan
karena merupakan bukti otentik sehingga kita akan mengetahui dan memahami
proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil perjuangan
bangsa.
2.
Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara
a.
Hak warga Negara
Hak-hak asasi manusia dan warga
Negara menurut UUD 1945 mencakup :
-Hak
untuk menjadi warga Negara (pasal 26)
-Hak
atas kedudukan yang sama dalam hokum pasal (pasal 27 ayat 1)
-Hak
atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (pasal27 ayat 1)
-Hak
atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
-Hak
bela Negara (pasal 27 ayat 3)
-Hak
untuk hidup (pasal 28 A)
-Hak
membentuk keluarga (pasal 28 B ayat 1)
-Hak
atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi
anak (pasal 28 B ayat 2)
-Hak
pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C ayat 1)
-Hak
untuk memajukan diri (pasal 28 C ayat 2)
b.
Kewajiban warga Negara antara lain :
-Melaksanaan
aturan hokum
-Menghargai
hak orang lain
-Memiliki
informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya
-Melakukan
control terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas-tugasnya
-Melakukan
komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah local dan pemerintah
nasional
-Membayar
pajak
-Menjadi
sanksi di pengadilan
-Bersedia
untuk mengikuti wajib militer dan lain-lain
c.
Tnggung jawab warga Negara
Bentuk tanggung jawab warga Negara :
-Mewujudkan
kepentingan nasional
-Ikut
terlibat dalam memecahkan masalah-masalah bangsa
-Mengembangkan
kehidupan masyarakat ke depan (lingkungan kelembagaan)
-Memelihara
dan memperbaiki demokrasi
d.
Peran warga Negara
-Ikut
berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan
kebijaksanaan public oleh para pejabat atau lembaga-lembaga Negara
-Menjunjung
tinggi hukum dan pemerintahan
-Berpartisipasi
aktif dalam pembangunan nasional
-Memberikan
bantuan social, memberikan rehabilitasi social, melakukan pembinaan kepada
fakir miskin
-Menjaga
kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar
E.
Pemahaman Tentang Demokrasi
1. Konsep Demokrasi
Demokrasi adalah sebuah bentuk
kekuasaan (kratein) dari, oleh dan untuk rakyat (demos).
2. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian
Sistem Pemerintahan Negara
Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan
Negara antara lain :
a.
Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki
parlementer)
b.
Pemerintahan Rrpublik berasal dari bahasa lain, RES yang artinya pemerintahan
dan PUBLICA yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai
pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.
Menurut John Locke kekuasaan
pemerintahan Negara dipisahkan menjadi tiga yaitu :
a.
Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan
oleh parlemen)
b.
Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan
oleh pemerintah)
c.
Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan
tindakan-tindakan lainnya dengan luar negri , Sedangkan kekuasaan Yudikatif
(mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.
Kemudian Montesque (teori Trias
Politica) menyatakan bahwa kekuasaan Negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh
tiga orang atau badan yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainnya (berdiri
sendiri/independent) yaitu :
a.
Badan Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang)
b.
Badan Rksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang)
c.
Badan Yudikatif (kekuasaan untuk mengadili jalannya pelaksanaan undang-undang)
3.
Lasifikasi system pemerintahan
-Dalam
system kepartaian dikenal dengan system kepartaian, yaitu system multi partai
(poliparty system), system dua partai (biparty system), dan system satu partai
(monoparty system)
-Sistem
pengisian jabatan pemegang kekuasaan Negara
-Hubungan
antar pemegang kekuasaan Negara, terutama antara eksekutif dan legislative
Mengenal model system pemerintahan
Negara ada empat macam yaitu :
1.
Sistem pemerintahan dictator
2.
Sistem pemerintahan parlementer
3.
Sistem pemerintahan presidential
4.
Sistem pemerintahan campuran
F.
Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia
Dalam menjalankan tugasnya, presiden
dibantu oleh badan pelaksana pemerintahan yang berdasarkan tugas dan fungsi
dibagi menjadi :
a.
Departemen beserta aparat dibawahnya
b.
Lembaga pemerintahan bukan departemen
c.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN
G.
Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia
Didalam mukadimah Deklarasi
Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh Resolusi Majelis
Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948
berikut :
1. Menimbang
bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama
2.
Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak asasi manusia
telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan
3.
Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hokum
4.
Menimbang bahwa persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan
5.
Menimbang bahwa Negara-negara anggota PBB telah menyatakan penghargaan terhadap
hak-hak asasi manusia
6.
Menimbang bahwa Negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan
penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak-hak manusia
7.
Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak-hak dan kebebasan ini adalah
penting sekali
H.
Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitan antara Falsafah
Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional
a.
Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa
Manusia indonesi yang sudah menjadi
bangsa Indonesia saat itu yaitu sejak tanggal 28 oktober 1982 (sumpah pemuda)
telah mengakui bahwa diatasnya ada Sang Pencipta yang akhirnya menimbulkan rasa
kemanusiaan yang tinggi.
b.
Pancasila sebagai Landasan Ideal Negara
Cita-cita bangsa Indonesia yang
luhur kemudian menjadi cita-cita Negara karena pancasila merupakan landasan
idealisme Negara Kesatuan Republik Indonesia
I.
Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
1.
Pancasila sebagai ideology Negara
2.
UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
3.
Implementasi konsepsasi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
4.
Konsepsasi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam masyarakat
5.
Konsepsasi pertama tentang Pancasila sebagai cita-cita dan ideology Negara
6.
Konsepsasi UUD 1945 dalam infrastruktur politik
J.
perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
1.
Situasi NKRI terbagi dalam periode-periode
Tahun 1945 sejak NKRI di
proklamasikan sampai 1965 disebut periode lama atau Orde lama. Ancaman yang
dihadapi datangnya dari dalam maupun dari luar
Tahun 1965 sampai 1998 disebut
periode baru atau orde baru. Ancama yang dihadapi dalam periode ini adalah
tantangan non fisik.
Tahun 1998 sampai sekarang disebut
periode Reformasi, untuk menghadapi perkembangan jaman globalisasi maka
diperlukan undang-undang yang sesuai
Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi diberikan pemahaman filosofi secara ilmiah
meliputi pokok-pokok bahasa, yaitu : Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional,
Politik dan Strategi Nasional.
http://staffsite.gunadarma.ac.id/index2.php#G
